Evaluasi Menyeluruh Pemborosan Anggaran PBAK untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran UIN Mataram

Menghadapi realitas pendidikan yang semakin kompleks, penting untuk mengevaluasi secara mendalam segala kebijakan yang diterapkan di institusi pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) di UIN Mataram menjadi sorotan utama. Sebagai Ketua Umum HMI Komisariat FEBI UIN Mataram, saya merasa perlu untuk mengungkapkan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan ini. Kritik ini tidak muncul dari penolakan terhadap PBAK, melainkan dari keinginan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memegang prinsip efektivitas dan efisiensi, serta memberikan perhatian yang lebih pada kebutuhan mahasiswa.

Urgensi Pelaksanaan PBAK dalam Tiga Gelombang

Salah satu pertanyaan krusial yang mesti dijawab oleh pihak kampus adalah: mengapa PBAK harus dilaksanakan dalam tiga gelombang yang terpisah? Jika tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa baru kepada berbagai aspek yang ada di kampus, seperti sistem perkuliahan dan budaya akademik, maka logikanya seluruh proses tersebut bisa dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terpadu. Tak ada argumen yang cukup kuat untuk membenarkan perlunya mahasiswa berkumpul berkali-kali dalam kegiatan yang substansinya serupa.

Praktik yang Bertolak Belakang dengan Efisiensi Anggaran

Di tengah tuntutan negara untuk melaksanakan efisiensi anggaran dan meminimalisir belanja yang tidak produktif, seharusnya institusi pendidikan tinggi memberikan teladan yang baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kampus terlihat melakukan praktik yang bertentangan dengan semangat efisiensi tersebut. Selama ini, kampus mengajarkan kepada mahasiswa mengenai pentingnya efektivitas dan manajemen anggaran. Ironisnya, dalam kebijakan internal, kita justru menyaksikan kegiatan yang berulang yang berpotensi menghabiskan lebih banyak biaya, waktu, dan energi.

PBAK yang dilaksanakan dalam tiga jilid ini patut dipertanyakan lebih lanjut. Setiap kegiatan membutuhkan anggaran operasional yang tidak sedikit, mencakup berbagai kebutuhan, seperti perlengkapan, konsumsi, dan biaya kepanitiaan. Semua ini menimbulkan pertanyaan: apakah manfaat yang diperoleh sebanding dengan sumber daya yang dikorbankan?

Budaya Seremonial vs. Kualitas Pendidikan

Kampus seharusnya tidak terjebak dalam budaya seremonial yang lebih mengutamakan kemegahan acara dibandingkan substansi pendidikan. Mahasiswa baru membutuhkan kejelasan informasi dan kualitas pembinaan, bukan sekadar seremoni yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan mereka. Kebijakan semacam ini juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi mahasiswa yang beragam. Banyak di antara mereka berasal dari latar belakang yang kurang mampu dan harus menghitung setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk kuliah.

Biaya Tambahan yang Membebani Mahasiswa

Ketika PBAK diselenggarakan dalam tiga tahap, mahasiswa harus mengeluarkan biaya transportasi dan konsumsi yang lebih banyak, serta mengorbankan waktu mereka. Meskipun tampaknya biaya tambahan ini kecil, bagi mahasiswa dari keluarga petani, buruh, atau masyarakat kelas menengah ke bawah, setiap pengeluaran tambahan menjadi beban yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, kampus seharusnya lebih memahami realitas sosial ini dan tidak menambah beban melalui kegiatan yang efektivitasnya diragukan.

Menjawab Tuntutan Masyarakat untuk Efisiensi

Kebijakan yang mengharuskan pelaksanaan PBAK dalam tiga jilid muncul di saat masyarakat menuntut lembaga publik untuk lebih hemat dan rasional dalam menggunakan anggaran. Negara sedang melakukan efisiensi di berbagai sektor, sementara kampus justru memperpanjang kegiatan yang tidak mendesak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat wajar di kalangan publik: apakah PBAK dalam tiga jilid ini benar-benar merupakan kebutuhan akademik atau sekadar kebutuhan seremonial?

Evaluasi Kebutuhan Mahasiswa

Kampus perlu mempertimbangkan apakah kegiatan ini disusun berdasarkan kebutuhan riil mahasiswa atau hanya berdasarkan keinginan penyelenggara. Apakah ada kajian akademik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam tiga jilid ini lebih efektif dibandingkan dengan satu kegiatan yang terintegrasi? Jika tidak ada jawaban yang memadai untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

Mahasiswa bukan sekadar objek yang hadir untuk memenuhi kuota peserta. Mereka adalah subjek pendidikan yang berhak mendapatkan kebijakan yang rasional, transparan, dan berpihak pada kepentingan mereka. Saya khawatir, jika pola semacam ini terus berlanjut, akan terbentuk budaya birokrasi yang tidak sehat, di mana semakin banyak kegiatan dianggap semakin baik. Padahal, ukuran keberhasilan seharusnya didasarkan pada kualitas hasil yang dicapai, bukan kuantitas kegiatan yang dilaksanakan.

Menjadi Contoh dalam Efisiensi

Kampus seharusnya dapat menjadi contoh bagaimana sebuah organisasi beroperasi secara efektif dengan biaya yang efisien. Bukan menjadi contoh bagaimana suatu kegiatan diperpanjang tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, PBAK perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kampus harus membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk menjelaskan secara transparan alasan di balik pelaksanaan tiga jilid tersebut.

Pendidikan yang Efisien dan Berkualitas

Jika tujuan utama dari PBAK adalah pendidikan, maka format kegiatan harus disederhanakan dan substansinya diperkuat. Jika fokusnya adalah pengenalan akademik, maka materi yang diajarkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Dan jika kampus ingin menunjukkan efisiensi kepada mahasiswa, maka kebijakan yang diterapkan harus mencerminkan efisiensi itu secara nyata.

Adalah tidak mendidik jika mahasiswa diajarkan tentang penghematan di dalam kelas, tetapi dipraktikkan dengan cara yang justru menunjukkan pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan kampus. Kampus sebagai pusat intelektual dan rumah nalar kritis harus siap untuk diuji melalui akal sehat dan logika akademik.

Pertanyaan yang Masih Menggantung

Sampai saat ini, saya masih mempertanyakan satu hal yang belum terjawab: mengapa satu tujuan yang sama harus dicapai melalui tiga kegiatan yang berbeda, padahal satu kegiatan yang efektif sudah cukup? Jika tidak ada jawaban yang rasional, maka kritik terhadap PBAK dalam tiga jilid bukan sekadar kritik mahasiswa, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga agar kampus tetap berpegang pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada mahasiswa. Pendidikan tinggi tidak boleh menjadi arena pemborosan yang dibungkus dengan nama kegiatan akademik; kampus harus berani memberi teladan, bukan hanya ceramah tentang efisiensi.

Oleh: Juliyanto Purnomo, Ketua Umum HMI Komisariat FEBI UIN Mataram