Penasihat Hukum Dante Sinaga Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara dalam Vonis 7 Tahun
Dalam dunia hukum, sering kali keputusan pengadilan menimbulkan perdebatan yang cukup sengit. Hal ini terjadi dalam kasus Dante Sinaga, di mana tim penasihat hukumnya mempertanyakan keabsahan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Mereka berargumen bahwa keputusan ini tidak mencerminkan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kekecewaan ini mencuat setelah majelis hakim mengetuk palu dengan menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta kepada Dante Sinaga.
Putusan Majelis Hakim dan Respons Tim Penasihat Hukum
Setelah majelis hakim yang dipimpin oleh As’ad Rahim Lubis membacakan vonis tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, penasihat hukum Dante Sinaga, Kasmin Sidauruk, menyatakan bahwa putusan tersebut tidak adil. Menurutnya, banyak pertimbangan hakim yang merujuk pada surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Kasmin menegaskan, “Keputusan tersebut sangat tidak adil. Kita melihat bahwa keputusan ini mengadopsi sepenuhnya tuntutan dari JPU.” Hal ini mengindikasikan bahwa ada kekurangan dalam proses penilaian hakim yang seharusnya lebih mempertimbangkan seluruh bukti yang ada.
Ketidakpuasan Terhadap Dasar Hukum
Kasmin juga menyoroti sejumlah pertimbangan yang dianggapnya bertentangan dengan keterangan saksi yang muncul di persidangan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah mengenai desktop yang disebutkan dalam perkara tersebut. “Semua ini tidak mencerminkan fakta persidangan dan bertentangan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa desktop ini ada,” jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pemahaman hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan.
Pertanyaan Mengenai Dasar Perhitungan Kerugian Negara
Lebih jauh, penasihat hukum Dante Sinaga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang diterapkan dalam kasus ini. Kasmin menyampaikan bahwa ada permasalahan terkait periode waktu terjadinya kerugian serta perjanjian yang menjadi acuan dalam kasus tersebut. “Kerugian yang dihitung seharusnya dimulai sejak ditandatanganinya MOU, bukan dari tahun-tahun setelahnya,” ungkap Kasmin.
Dia menjelaskan bahwa kerugian sebesar Rp101 miliar yang disebutkan dalam putusan seharusnya tidak bisa dikaitkan dengan periode yang lebih luas dari apa yang seharusnya terikat dalam perjanjian. “Bagaimana mungkin kerugian yang terjadi pada tahun 2021 bisa dibebankan kepada Dante Sinaga ketika dia hanya terlibat hingga April 2020?” tanya Kasmin dengan nada skeptis.
Aspek Legal dalam Penentuan Keterlibatan
Kasmin menekankan bahwa dalam hukum, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas tindakan yang tidak dilakukannya. Menurutnya, jika kerugian yang terjadi setelah periode keterlibatan Dante tidak dapat dibebankan kepadanya, maka putusan tersebut menjadi tidak adil. “Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Dante Sinaga hanya menjalankan tugas hingga April 2020,” tambahnya.
Kasmin merasa bahwa majelis hakim tidak memberikan perhatian yang cukup pada fakta ini, yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan. “Fakta tersebut tidak pernah dibahas oleh hakim, dan itu sangat disayangkan,” ungkapnya dengan penuh keprihatinan.
Mempertanyakan Tempus Delicti dan Pertambahan Kekayaan
Selain itu, ada juga isu mengenai tempus delicti atau batas waktu terjadinya peristiwa pidana yang terkait dengan Dante Sinaga. Kasmin menjelaskan bahwa perjanjian yang ada pada tanggal 5 November 2021 seharusnya dipertimbangkan dengan cermat dalam menentukan rentang waktu perkara. “Waktu kejadian seharusnya sampai tahun 2022, namun klien kami hanya terlibat sampai April 2020,” katanya.
Kasmin juga menyoroti pertimbangan hakim terkait dugaan pertambahan kekayaan Dante Sinaga. Ia mempertanyakan apakah ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Dante telah memperkaya diri dengan nilai kerugian yang dibebankan kepadanya. “Apakah pihak jaksa bisa membuktikan bahwa dia memang bertambah kekayaannya? Kita harus melihat dengan jelas dari jumlah keuangan dia sebelum dan sesudah perjanjian,” tambahnya.
Fakta Persidangan yang Tidak Terbukti
Tim penasihat hukum menegaskan bahwa tidak ada fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Dante Sinaga telah menikmati atau memperkaya diri dengan nilai kerugian negara tersebut. “Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia mendapat keuntungan sebesar Rp141 miliar. Ini merupakan hal yang sangat krusial,” kata Kasmin dengan tegas.
Dia menilai keputusan majelis hakim ini sebagai suatu kezaliman, karena tidak didasarkan pada bukti yang valid. “Di mana buktinya bahwa dia bisa dituduh memperkaya diri dengan nilai tersebut? Itu sangat tidak adil,” pungkasnya.
Langkah Hukum Berikutnya
Menanggapi putusan yang dijatuhkan, tim penasihat hukum Dante Sinaga menyatakan bahwa mereka akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan klien dan tim mereka sebelum mengambil langkah hukum selanjutnya. “Kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan tim kami,” ujar Kasmin.
Dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan ini, tim penasihat hukum berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan seluruh fakta yang ada dapat dipertimbangkan secara adil. Proses hukum yang transparan dan berimbang menjadi harapan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.
