Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa keputusan untuk menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi Rp735 triliun dalam APBN 2027 merupakan langkah strategis untuk meredakan tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah selama tahun 2026. Kenaikan ini diharapkan tidak hanya memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Kenaikan Anggaran TKD
Peningkatan anggaran TKD sebesar Rp38,1 triliun atau sekitar 5,5 persen dibandingkan dengan proyeksi TKD 2026 yang sebesar Rp696,9 triliun, diharapkan dapat membantu daerah dalam menjaga kelangsungan pembayaran gaji pegawai negeri, operasional pemerintahan, serta pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan alokasi yang lebih besar ini, pemerintah berharap pembangunan dan pelayanan publik dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.
Bamsoet menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menaikkan alokasi TKD menjadi Rp735 triliun pada tahun 2027. Hal ini memberikan pemerintah daerah lebih banyak fleksibilitas untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.” Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Kondisi Fiskal Daerah yang Memprihatinkan
Dalam penjelasannya, Bamsoet menekankan bahwa masalah fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah harus dilihat berdasarkan kondisi nyata masing-masing daerah. Berbagai daerah sebelumnya mengalami tekanan pada APBD, sehingga banyak yang kesulitan membiayai kebutuhan dasar pemerintahan. Saat ini, pemerintah pusat menetapkan bahwa belanja pegawai dan operasional merupakan prioritas utama, diikuti dengan sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan alokasi TKD sebesar Rp735 triliun, pemerintah berharap bahwa anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan minimal setiap daerah. Namun, jika masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, evaluasi dan penyesuaian anggaran tetap memungkinkan untuk dilakukan.
Formula Pembagian yang Adil
Bamsoet menegaskan pentingnya melihat TKD sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas tidak boleh terjebak dalam situasi di mana sebagian besar anggarannya terpakai untuk belanja rutin, sementara pembangunan dan pelayanan publik terpaksa dikurangi. Oleh karena itu, formula pembagian TKD harus didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:
- Kebutuhan riil daerah
- Kapasitas PAD
- Jumlah penduduk
- Luas wilayah
- Tingkat kemahalan dan karakter geografis daerah
Pentingnya pemahaman atas faktor-faktor tersebut akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pembenahan Tata Kelola APBD
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menekankan bahwa peningkatan TKD harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola APBD. Jika tambahan dana tidak digunakan secara produktif, seperti untuk perjalanan dinas yang berlebihan, kegiatan seremonial, atau belanja aparatur yang tidak mendukung peningkatan layanan, maka manfaat dari kenaikan TKD akan hilang. Oleh karena itu, penggunaan dana harus diarahkan untuk:
- Memperkuat fondasi ekonomi daerah
- Memperbaiki infrastruktur dasar
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Menciptakan aktivitas ekonomi baru
Dengan demikian, ada harapan bahwa kenaikan TKD dapat membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat.
Menilai Dampak Kenaikan Anggaran
Bamsoet menegaskan bahwa hasil dari kenaikan TKD harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ukuran keberhasilan sangat sederhana: apakah infrastruktur jalan daerah semakin baik, sekolah dan fasilitas kesehatan lebih layak, pelayanan administrasi lebih cepat, dan ekonomi lokal semakin berkembang? Selain itu, kesempatan kerja bagi masyarakat juga harus meningkat. “Jangan sampai kenaikan TKD tidak diiringi dengan perubahan nyata di lapangan,” ujarnya.
Pengawasan dan Transparansi Anggaran
Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan agar penggunaan TKD dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam alokasi dan realisasi anggaran juga menjadi aspek penting agar masyarakat mengetahui bagaimana dana yang bersumber dari APBN digunakan di daerah mereka. Dengan cara ini, kenaikan TKD dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan fiskal serta memperkuat kualitas otonomi daerah.
Bamsoet mengharapkan bahwa TKD 2027 benar-benar berfungsi sebagai penyangga fiskal bagi daerah dengan kapasitas keuangan yang terbatas. “Pemerintah pusat perlu terus melakukan evaluasi berdasarkan data, sementara pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan PAD dan memperbaiki efisiensi belanja. Tujuan akhirnya adalah membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih sehat, adil, dan transparan, serta menjamin pelayanan publik yang optimal,” tutupnya.
