Kadis PMD Madina Ingatkan Kades untuk Tidak Menyalahgunakan Dana Desa

Dalam era peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan desa, penggunaan Dana Desa (DD) menjadi perhatian utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal, Irsal Pariadi, SSTP, menekankan pentingnya pemanfaatan dana ini sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini penting agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak disalahgunakan.

Pentingnya Kepatuhan Terhadap Regulasi

Irsal Pariadi mengingatkan semua kepala desa (kades) di Kabupaten Mandailing Natal untuk tidak sembarangan dalam mengalokasikan anggaran. Setiap kades harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), Peraturan Bupati (Perbup), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukum yang serius.

“Kepala Desa dilarang keras untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Irsal dalam sebuah wawancara. Ia menegaskan agar seluruh jajaran desa bekerja dengan profesional, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan dana tersebut.

Proses Pencairan Dana Desa

Pernyataan tersebut diungkapkan saat Irsal dikonfirmasi mengenai perkembangan proses pencairan Dana Desa untuk tahap II pada tahun anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa untuk memastikan penggunaan DD yang tepat, setiap program yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang telah dilakukan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Irsal menguraikan prioritas pemanfaatan Dana Desa yang harus diikuti. Beberapa di antaranya meliputi:

• Operasional pemerintah desa, maksimal 3% dari total DD.
• Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
• Program ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana alam.
• Pengembangan Kawasan Desa Mandiri dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
• Pemberdayaan masyarakat, termasuk insentif bagi Guru Mengaji, Kader Posyandu, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Tahun anggaran 2026, Kabupaten Mandina mendapatkan alokasi DD dari APBN sebesar Rp121 miliar, ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten sebesar Rp90 miliar. Dengan besaran anggaran yang signifikan ini, diharapkan program yang dijalankan dapat lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Pencairan Dana Desa

Irsal juga menginformasikan bahwa pencairan DD tahap I untuk semua desa di Madina telah selesai 100%. Memasuki awal bulan September 2026, proses pencairan untuk tahap II masih berlangsung. Namun, ia mencatat bahwa baru sekitar 70 dari 377 desa yang berkas usulannya telah diproses dan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“Kami meminta desa-desa yang belum mengajukan agar segera menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk tahap I dan melengkapi semua berkas administrasi yang dibutuhkan,” ujar Irsal. Hal ini penting agar pencairan dana tidak terhambat dan program pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana.

Percepatan Pencairan untuk Infrastruktur

Pihak Dinas PMD juga mendesak agar pengajuan pencairan ini dipercepat, terutama mengingat kondisi cuaca di Madina yang saat ini memasuki musim hujan. Ketersediaan dana yang segera dicairkan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur desa tidak terganggu oleh cuaca ekstrem.

“Kami juga menekankan agar pengajuan ADD, gaji perangkat desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), honorarium kader atau guru mengaji, serta bantuan untuk masyarakat yang belum dicairkan dapat segera disalurkan,” tambah Irsal.

Kategori Desa dan Skema Pencairan

Irsal Pariadi juga menjelaskan mengenai skema pencairan anggaran desa di Kabupaten Madina. Terdapat dua kategori desa yang berbeda, yaitu Desa Swadaya (reguler) dan Desa Mandiri. Untuk desa swadaya, pencairan dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama sebesar 40% dan tahap kedua 60%. Sementara untuk desa mandiri, tahap awal pencairan adalah 60% dan tahap kedua 40%.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Skema pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dalam tiga tahap. Rincian tahapannya adalah 35% untuk tahap awal dan kedua, serta 30% untuk tahap ketiga. Dengan adanya skema ini, diharapkan dana yang dialokasikan dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif bagi pembangunan di desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa sangat tergantung pada kepatuhan dan profesionalisme para kepala desa serta aparat desa. Irsal Pariadi berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana Desa berkontribusi secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.