Pemerintah Aceh Menindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi DPRA Terkait Pertanggungjawaban APBA 2025

Pemerintah Aceh baru-baru ini menanggapi catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengenai Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk Tahun Anggaran 2025. Tanggapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Rapat Paripurna: Penyampaian Pendapat DPRA

Penyampaian pendapat Banggar DPRA mengenai Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2025 berlangsung dalam sebuah rapat paripurna yang diadakan di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, pada malam hari Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Aceh diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Aceh.

Rekomendasi dari DPRA

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Banggar DPRA, Irfansyah, menyatakan bahwa secara prinsip, DPRA setuju dengan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban APBA Tahun Anggaran 2025. Namun, mereka juga menggarisbawahi pentingnya sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Penghargaan Terhadap Rekomendasi

Plt. Sekda Aceh, Taufik, menegaskan bahwa pemerintah Aceh sangat menghargai semua catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Banggar DPRA. Menurutnya, masukan tersebut sangat berharga dalam upaya memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBA agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

“Kami menganggap semua catatan dan rekomendasi ini sebagai evaluasi yang penting. Ini akan membantu kami untuk terus memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, sehingga APBA di masa depan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat,” jelas Taufik.

Catatan Penting dari Banggar DPRA

Beberapa catatan yang disampaikan oleh Banggar DPRA mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

• Keberhasilan pelaksanaan APBA tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
• Kualitas belanja anggaran dan dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi indikator penting.
• Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang dilaksanakan.
• Pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus diperkuat.
• Pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan bersama.

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Anggaran

Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menjadikan berbagai catatan dan rekomendasi dari Banggar DPRA sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBA di tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, diharapkan evaluasi yang dilakukan dapat memperkuat efektivitas program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Banggar DPRA memberikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh, antara lain:

• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
• Percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan.
• Optimalisasi Pendapatan Asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian daerah.
• Penertiban serta pemanfaatan aset daerah yang lebih efektif.
• Penguatan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan anggaran.

Sinergi Antara Eksekutif dan Legislatif

Pemerintah Aceh memandang bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBA merupakan bagian integral dari proses evaluasi antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

“Kami menerima seluruh catatan dan rekomendasi Banggar DPRA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola APBA ke depan. Komitmen kami adalah memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Taufik.