Lailatul Badri Ajak Rico Waas untuk Efisiensi Biaya Operasional BRT

Proyek angkutan Bus Rapid Transit (BRT) untuk jalur Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang) tengah menghadapi kritik tajam dari berbagai pihak. Dengan potensi beban finansial yang besar bagi Pemerintah Kota Medan, banyak yang meragukan kelayakan proyek ini. Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan pada anggaran daerah.

Tantangan Biaya Operasional BRT

Lailatul Badri, yang merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendorong Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk mencari solusi dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya, langkah-langkah yang akan diambil oleh Wali Kota sangat penting untuk memastikan bahwa biaya operasional BRT tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemko Medan.

“Kami di DPRD Medan mendukung penuh upaya Wali Kota untuk menjalin kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan. Ini sangat penting terkait dengan pembiayaan operasional dan pemeliharaan BRT ke depan,” ungkap Laila Badri pada Rabu (2/9/2026). Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memungkinkan Pemko Medan untuk membagi tanggung jawab biaya.

Estimasi Biaya yang Signifikan

Hasil perkiraan menunjukkan bahwa APBD Pemko Medan bisa tertekan hingga Rp 500 miliar setiap tahunnya akibat biaya operasional BRT. “Ini merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan bijak,” lanjut Laila. Untuk itu, ia menekankan pentingnya mendapatkan dukungan dana dari Kementerian agar tidak membebani anggaran daerah.

“Kami perlu menemukan solusi lain yang tidak akan mengganggu APBD Pemko Medan. Jika tidak, dampaknya akan sangat besar terhadap anggaran belanja pemerintah kota,” jelasnya lebih lanjut.

• Biaya operasional BRT diperkirakan mencapai Rp 500 miliar per tahun.
• Pemko Medan saat ini harus menghadapi defisit anggaran sekitar Rp 81 miliar dengan pengoperasian 60 bus listrik.
• Jumlah bus yang diperlukan untuk proyek BRT diperkirakan mencapai 250 unit.
• Proyek BRT direncanakan selesai pada Juli 2027.
• Dana dari Kementerian Perhubungan mencapai Rp 1,9 triliun untuk proyek ini.

Pengawasan dan Keterlibatan DPRD

Dalam rapat yang diadakan di Komisi IV, telah direkomendasikan agar Pemko Medan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan mengenai proyek ini. Keterlibatan DPRD Medan dalam pengawasan anggaran sangat ditekankan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak merugikan keuangan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan, Irsan Idris Nasution, mengonfirmasi bahwa Pemko Medan berencana menambah jumlah unit bus untuk mendukung proyek BRT. “Saat ini, kami sudah mengoperasikan 60 bus dan mengalami beban anggaran Rp 81 miliar per tahun. Jika ditambahkan menjadi 250 unit, diperkirakan defisit anggaran akan meningkat hingga Rp 500 miliar,” terangnya dalam rapat tersebut.

Strategi Pengurangan Beban Anggaran

Irsan juga mengungkapkan bahwa biaya penambahan unit bus dan kelanjutan proyek BRT masih dalam tahap pembahasan. “Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan beban biaya tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pemko Medan,” tambahnya.

Proyek BRT bertujuan untuk mengatasi kemacetan di Kota Medan dalam jangka panjang. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum, proyek ini diharapkan akan memberikan solusi bagi permasalahan mobilitas di kota yang terus berkembang ini.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Dari berbagai pandangan yang ada, jelas bahwa efisiensi biaya operasional BRT menjadi isu sentral yang harus segera ditangani. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi yang baik antara Pemko Medan dan Kementerian Perhubungan, diharapkan proyek ini dapat berjalan sesuai rencana tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan. Keterlibatan aktif DPRD Medan dalam pengawasan dan perencanaan juga akan sangat berdampak pada kelancaran proyek ini.