Aceh Raya Menuntut Pemekaran Setelah 12 Tahun Moratorium Terkunci

Setelah lebih dari satu dekade terjebak dalam moratorium pemekaran daerah, gagasan untuk membentuk Kabupaten Aceh Raya kembali mencuat ke permukaan. Tujuh kecamatan yang tergabung dalam proposal calon daerah otonomi baru (CDOB) ini mengklaim telah mempersiapkan berbagai syarat yang diperlukan, termasuk rancangan ibu kota, potensi ekonomi, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam konteks ini, Aceh Raya tidak hanya sekadar angan-angan; ada banyak potensi yang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Persiapan Tujuh Kecamatan untuk Aceh Raya

Tujuh kecamatan yang diusulkan untuk menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Raya adalah Lhoknga, Peukan Bada, Darul Imarah, Darul Kamal, Pulo Aceh, Lhoong, dan Leupung. Dalam proposal ini, panitia pemekaran menyampaikan bahwa kawasan ini memiliki populasi sekitar 128.613 jiwa, serta beragam potensi ekonomi yang mencakup sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dengan potensi yang ada, panitia memperkirakan bahwa Kabupaten Aceh Raya dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp170 miliar per tahun. Meskipun angka tersebut masih bersifat proyeksi dan belum menjadi angka resmi dari pemerintah daerah, hal ini menunjukkan keyakinan panitia mengenai kemampuan ekonomi kawasan ini.

Modal Ekonomi yang Siap Digarap

Firdaus Akbar, selaku Ketua Forum Imeum Mukim CDOB Aceh Raya, menyatakan bahwa Aceh Raya memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk mendukung pemekaran. “Kami tidak hanya berbicara tentang ide, tetapi sudah memetakan potensi yang ada,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa Aceh Raya memiliki berbagai sektor yang siap untuk dikembangkan, antara lain:

• Industri semen yang beroperasi di Kecamatan Lhoknga.
• Pusat perdagangan yang berkembang di Darul Imarah.
• Potensi wisata bahari di Peukan Bada.
• Sektor perikanan dan kelautan di Pulo Aceh.
• Agroekonomi di Darul Kamal.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Aceh Raya

Kecamatan Lhoknga, misalnya, menjadi salah satu tumpuan ekonomi di kawasan ini. Di sini terdapat PT Solusi Bangun Andalas yang mengoperasikan pabrik semen terintegrasi, menjadikannya sebagai salah satu industri semen utama di Aceh. Selain itu, Lhoknga juga dikenal sebagai lokasi wisata Pantai Lampuuk, yang merupakan salah satu destinasi favorit di Aceh Besar.

Dalam rencana pemekaran, Lhoknga diusulkan menjadi lokasi ibu kota Kabupaten Aceh Raya. Para Imuem Mukim di kecamatan ini telah menyiapkan lahan seluas 60 hektare di kawasan Reuleut untuk pembangunan pusat pemerintahan. “Kami tidak hanya mendiskusikan wacana, tetapi juga menyiapkan lokasi untuk pusat pemerintahan,” tegas Firdaus.

Potensi Sektor Lainnya

Sementara itu, Kecamatan Darul Imarah direncanakan sebagai pusat perdagangan dan jasa, berfungsi sebagai wilayah penyangga untuk Banda Aceh dengan berbagai pertumbuhan permukiman dan pusat perbelanjaan. Peukan Bada mengandalkan potensi wisata bahari dan perikanan, termasuk kawasan Ujong Pancu yang terkenal.

Pulo Aceh menawarkan potensi kelautan dan wisata kepulauan yang tak kalah menarik. Di sisi lain, Darul Kamal difokuskan pada sektor pertanian dan agroekonomi, Lhoong mengembangkan potensi pertanian dan kawasan pesisir, sedangkan Leupung berfokus pada sektor perikanan dan ekowisata.

Klaim Potensi PAD yang Menarik

Menurut Firdaus, proyeksi PAD sebesar Rp170 miliar berasal dari akumulasi berbagai sektor ekonomi yang ada di tujuh kecamatan. Sumber utama pendapatan ini diharapkan berasal dari sektor industri, perdagangan, jasa, perumahan, dan pariwisata. “Kami telah melakukan simulasi APBD untuk tahun pertama, dan potensi itu kami hitung dari berbagai sektor,” ungkapnya.

Dokumen Pengusulan Siap Disampaikan

Firdaus juga menegaskan bahwa berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengusulan Kabupaten Aceh Raya telah disiapkan dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dokumen ini mencakup kajian akademik, peta wilayah, data kependudukan, sarana dan prasarana pemerintahan, serta dukungan dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Proses pengusulan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, DPRK, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), camat, Imuem Mukim, Keuchik, akademisi, hingga dunia usaha dan pemuda.

Memenuhi Syarat Pembentukan Daerah

Firdaus menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pembentukan daerah baru harus memenuhi berbagai syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Untuk pembentukan kabupaten, cakupan wilayah minimal mencakup lima kecamatan. “Usulan Aceh Raya yang melibatkan tujuh kecamatan sudah melampaui jumlah minimum tersebut,” jelasnya.

Moratorium yang Menjadi Tantangan

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru. Selama kebijakan ini belum dicabut, pemenuhan dokumen dan syarat yang telah disiapkan oleh CDOB belum tentu mengarah pada pembentukan daerah baru.

Firdaus memahami bahwa pemerintah pusat ingin memastikan bahwa pemekaran dilakukan secara terukur dan tidak sembarangan. Namun, ia berharap agar pemerintah dapat membuka ruang untuk mempertimbangkan CDOB yang telah menunjukkan kesiapan lebih baik.

Harapan untuk Perhatian dari Pemerintah

Forum Imeum Mukim CDOB Aceh Raya berharap agar DPR RI, khususnya Komisi II, serta DPD RI dapat memberikan perhatian lebih terhadap usulan ini. Bagi panitia pemekaran, pembentukan Aceh Raya bukan sekadar langkah untuk memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Besar, melainkan juga untuk menciptakan dua titik pertumbuhan utama: Lhoknga sebagai pusat pemerintahan dan kawasan industri, serta Darul Imarah sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Firdaus menekankan bahwa rentang kendali pemerintahan menjadi salah satu alasan utama di balik perjuangan ini. “Kami ingin agar pelayanan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat. Yang kami perjuangkan bukan hanya nama baru untuk kabupaten, tetapi juga agar pusat pemerintahan dan pelayanan publik lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Usulan pemekaran ini kini kembali menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan proses pemekaran daerah. Selama moratorium belum dibuka atau mekanisme baru belum ditetapkan, Aceh Raya masih berstatus sebagai calon daerah otonomi baru.

Dengan potensi yang ada di sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan kelautan, para penggagas Aceh Raya kembali mengetuk pintu Jakarta, meminta agar pemerintah membuka kembali peluang untuk pemekaran yang telah tertahan selama 12 tahun. Keberadaan Aceh Raya diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat dan mempercepat pembangunan daerah.