Pemprov Sumut Luncurkan Sistem Digital Pendaftaran Bisnis SDGs Pertama di Indonesia

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru saja meluncurkan sistem digital pendaftaran bisnis untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menjadi yang pertama di Indonesia. Peluncuran ini tidak hanya sekadar pelaksanaan teknologi, tetapi juga menandai langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk SDGs periode 2026-2030. Acara ini berlangsung di Hotel Adimulia Medan, pada hari Senin, 6 April 2026, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Pentingnya Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs

Dalam sambutannya, Sulaiman Harahap selaku Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menekankan bahwa RAD SDGs 2026-2030 bukan sekadar dokumen administratif belaka. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, dan didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang berbasis pada data yang valid.

“Dokumen ini disusun secara menyeluruh dengan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Sumut bersifat inklusif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, dengan prinsip ‘No One Left Behind’ yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Sulaiman.

Strategi Build Forward Better

Lebih jauh, Sulaiman juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi risiko bencana dan memperkuat ketahanan infrastruktur. Dengan strategi ini, diharapkan Sumut dapat mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Target Makro RAD SDGs 2026-2030

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, mengungkapkan sejumlah target indikator makro yang tertuang dalam RAD SDGs 2026-2030. Beberapa target tersebut meliputi:

• Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 7,6%.
• Pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp115,3 juta.
• Tingkat kemiskinan diproyeksikan dapat ditekan ke kisaran 2,82% hingga 3,82%.
• Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,75%.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan terus meningkat.

“SDGs bukan hanya agenda tambahan, tetapi sudah menjadi kerangka utama dalam perencanaan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegas Dikky.

Kolaborasi untuk Mewujudkan Tujuan Bersama

Peluncuran sistem digital pendaftaran bisnis SDGs ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan untuk mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur, memungkinkan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs dengan lebih efektif.

Perkembangan Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs

Saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS (Business Registration System) yang baru diluncurkan, dengan target untuk mencapai 500 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2026. Jepang dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan sistem ini, mengingat keberhasilannya dalam mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.

Pendapat Para Ahli dan Stakeholder

Konsultan dari IDJC untuk proyek JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Ia berpendapat bahwa sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut memiliki potensi untuk menjadi model bagi provinsi lainnya di Indonesia. “Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta berbagai kepala perangkat daerah dan wakil pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumut. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan luas terhadap langkah pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat Sistem Digital Pendaftaran Bisnis SDGs

Sistem digital pendaftaran bisnis SDGs ini dirancang untuk memberikan berbagai manfaat, antara lain:

• Meningkatkan transparansi dalam pendaftaran dan pengelolaan bisnis.
• Mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha.
• Menjamin validitas data yang dikumpulkan.
• Mendukung kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai SDGs.
• Mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih terencana.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah dalam menjalankan bisnis mereka dan berkontribusi dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Peran Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Peran teknologi dalam pembangunan berkelanjutan semakin penting. Sistem digital ini tidak hanya mempermudah pendaftaran bisnis, tetapi juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan cepat. Data yang valid dan terintegrasi akan sangat mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

Menjawab Tantangan Pembangunan

Dalam era yang penuh tantangan ini, pembangunan berkelanjutan menjadi sangat krusial. Dengan adanya inisiatif seperti sistem digital pendaftaran bisnis SDGs, diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Peluang untuk Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, pendaftaran dalam sistem ini memberikan peluang untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dapat membantu mereka berkembang. Dengan terdaftarnya bisnis mereka, pelaku usaha juga berpotensi untuk mendapatkan akses ke program-program pendanaan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.

Peran Aktif Masyarakat dan Stakeholder

Keberhasilan sistem digital pendaftaran bisnis SDGs ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder. Keterlibatan mereka dalam memberikan masukan dan saran sangat diperlukan untuk menyempurnakan sistem ini. Pemerintah Provinsi Sumut mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam proses ini agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Sumut dapat menjadi contoh dalam penerapan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem digital pendaftaran bisnis SDGs ini adalah langkah awal yang menjanjikan dalam mencapai tujuan tersebut.