DAK Kementerian PPA Berhenti 2027, Dinsos Bondowoso Terus Dukung Korban Kekerasan

Di tengah dinamika perubahan kebijakan pemerintah, Kabupaten Bondowoso menghadapi tantangan signifikan terkait keberlanjutan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Proyeksi bahwa mulai tahun 2027, daerah ini tidak akan lagi menerima dukungan anggaran tersebut memunculkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang berjuang melindungi hak perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kasus kekerasan, pertanyaan besar muncul: bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso akan menanggapi situasi ini dan memastikan bahwa layanan yang penting ini tetap berjalan?

Pertimbangan Anggaran dan Dampaknya

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. Mohammad Imron, menjelaskan bahwa pada tahun 2026, daerah ini menerima DAK sebesar Rp402 juta. Namun, alokasi tersebut akan hilang pada tahun 2027, yang menjadi sorotan bagi pihaknya. “Untuk tahun depan, kami tidak akan mendapatkan anggaran tersebut sama sekali,” ungkap Imron saat diwawancarai oleh media.

Keberadaan anggaran dari Kementerian PPA selama ini sangat krusial karena mendukung berbagai program perlindungan untuk perempuan dan anak. Tanpa DAK, ada risiko besar bahwa upaya tersebut akan terhambat.

Tingginya Kebutuhan Layanan Perlindungan

Kebutuhan akan layanan perlindungan perempuan dan anak tidaklah berkurang, bahkan cenderung meningkat. Imron mengungkapkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Bondowoso menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Ini menandakan bahwa dukungan terhadap program perlindungan harus terus dipertahankan, meskipun anggaran dari pusat mengalami penurunan.

• Kekerasan dalam rumah tangga
• Pelecehan seksual
• Eksploitasi anak
• Perdagangan orang
• Stigma sosial terhadap korban

Alternatif Pembiayaan Melalui APBD

Walaupun alokasi dari DAK akan berakhir, Imron memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program perlindungan perempuan dan anak masih tersedia, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Ini menggarisbawahi perlunya strategi baru untuk mengelola sumber daya yang ada.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan anggaran yang ada, meskipun kami sadar bahwa ini akan sangat menantang,” tambahnya. Upaya untuk memastikan keberlanjutan program sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sedang menghadapi ancaman kekerasan.

Usulan Anggaran untuk 2027

Untuk menjaga kesinambungan program-program yang ada, Dinsos P3AKB Bondowoso telah mengusulkan tambahan anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Harapannya, anggaran tambahan ini akan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Imron menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi korban kekerasan. “Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik,” tegasnya.

Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Selain mengusulkan anggaran tambahan, Dinsos P3AKB juga berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta lembaga-lembaga di luar pemerintah daerah. Kerja sama ini dianggap penting untuk menjaga agar pelayanan tetap berfungsi meskipun dukungan dari pemerintah pusat berkurang.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program perlindungan. “Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan agar kita dapat mencapai tujuan bersama dalam perlindungan perempuan dan anak di Bondowoso,” pungkasnya.

Pentingnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan petugas perlindungan menjadi langkah strategis yang perlu diambil.

• Peningkatan kompetensi petugas lapangan
• Pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan
• Workshop tentang pencegahan TPPO
• Program kesadaran masyarakat mengenai hak perempuan dan anak
• Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk program pendidikan kesetaraan

Harapan untuk Masa Depan

Imron berharap bahwa pembahasan anggaran untuk tahun 2027 akan menghasilkan alokasi yang lebih baik bagi program perlindungan perempuan dan anak. Dengan penanganan yang optimal, diharapkan upaya pencegahan, penanganan korban, serta penanganan kasus TPPO dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Kami tidak boleh berhenti dalam memberikan pelayanan,” tegasnya. Komitmen ini menunjukkan tekad pemerintah daerah untuk terus berjuang demi kesejahteraan perempuan dan anak, meskipun dalam situasi yang sulit.

Dengan upaya yang terencana dan dukungan dari berbagai pihak, Dinsos P3AKB Bondowoso optimis bahwa mereka dapat terus menjalankan program-program penting ini, meskipun menghadapi berkurangnya dukungan anggaran dari pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap terjaga, dan mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.