Sekolah di Daerah Karhutla Harus Miliki Minimal Satu Ruang Aman dari Asap

Di tengah risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda berbagai daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan penting untuk melindungi peserta didik. Kebijakan ini mengharuskan setiap satuan pendidikan di wilayah yang terdampak asap untuk menyediakan minimal satu ruang kelas yang aman dari asap. Ruang aman ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi siswa dan tenaga pendidik saat kualitas udara memburuk.

Pentingnya Ruang Aman Asap di Sekolah

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026, menekankan pentingnya penyediaan ruang aman asap. Dalam dokumen tersebut, disampaikan bahwa ruang kelas yang aman harus memiliki perlindungan yang memadai untuk melindungi warga sekolah dari dampak buruk asap.

Persiapan Ruang Aman Asap

Ruang aman asap harus disiapkan dengan cermat. Beberapa langkah yang dianjurkan meliputi:

• Menutup ventilasi dengan busa atau dakron yang selalu dijaga dalam keadaan lembap.
• Memasang tirai kain lembap pada jendela dan pintu untuk mengurangi masuknya asap.
• Menyiapkan perangkat untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan.
• Menggunakan penjernih udara berfilter HEPA jika tersedia.
• Memasang exhaust fan di sisi yang berlawanan dengan arah sumber polutan.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Perlengkapan yang Harus Disediakan

Di samping langkah-langkah persiapan, ruang aman asap juga disarankan untuk dilengkapi dengan beberapa perlengkapan penting, seperti:

• Masker cadangan untuk siswa dan guru.
• Air minum yang cukup untuk menjaga hidrasi.
• Kotak pertolongan pertama untuk menangani keadaan darurat.
• Tanaman dalam ruangan seperti lidah mertua dan sirih gading yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara.
• Pembatasan jumlah siswa di dalam ruangan agar sirkulasi udara tetap baik.

Dengan persiapan yang tepat, sekolah akan lebih siap menghadapi kondisi darurat akibat asap dari kebakaran hutan.

Pendidikan di Daerah Terdampak Karhutla

Selain kewajiban untuk memiliki ruang aman asap, dinas pendidikan juga diminta untuk menentukan minimal satu sekolah rujukan aman asap di setiap kecamatan yang terdampak. Sekolah-sekolah ini dapat digunakan bersama oleh sekolah-sekolah di sekitarnya, sehingga menciptakan sistem pendidikan yang lebih terkoordinasi saat menghadapi ancaman asap.

Pengaturan Pembelajaran Berdasarkan ISPU

Surat edaran tersebut juga memberikan petunjuk mengenai pengaturan moda pembelajaran berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan diminta untuk memantau kualitas udara dengan menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jika terjadi perbedaan data pada waktu dan lokasi yang sama, angka dengan kategori risiko lebih tinggi harus diambil sebagai acuan.

Proses Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara sangat penting dan harus dilakukan minimal dua kali sehari, yaitu sebelum kegiatan belajar dimulai dan pada pertengahan hari. Dengan demikian, sekolah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kelangsungan aktivitas belajar mengajar.

Kategori ISPU dan Implikasinya

Berikut adalah panduan mengenai kategori ISPU dan implikasinya terhadap pembelajaran:

• ISPU Baik (1-50): Pembelajaran tatap muka dapat berlangsung normal.
• ISPU Sedang (51-100): Kegiatan tatap muka tetap berlangsung, tetapi aktivitas fisik di luar ruangan harus dibatasi atau dipindahkan ke dalam.
• ISPU Tidak Sehat (101-200): Pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas, di ruang aman asap, dan jam pembelajaran dapat diperpendek.
• ISPU Sangat Tidak Sehat (201-300): Pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan semua kegiatan dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
• ISPU Berbahaya (>300): Semua kegiatan sekolah dihentikan, dan evakuasi menjadi prioritas utama.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai kategori ISPU, sekolah dapat membuat keputusan yang tepat untuk melindungi siswa dan staf.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam Kondisi Darurat

Ketika ISPU berada pada kategori tidak sehat, kelompok rentan seperti peserta didik PAUD, siswa kelas I-III SD, serta peserta didik SLB harus diarahkan untuk mengikuti PJJ. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh siswa di dalam kelas.

Strategi PJJ yang Efektif

PJJ dapat dilaksanakan dengan berbagai metode, tergantung pada kondisi daerah masing-masing. Sekolah yang memiliki akses internet dan perangkat yang memadai dapat melaksanakan pembelajaran daring. Sementara itu, daerah dengan keterbatasan infrastruktur dapat menggunakan pendekatan luring, seperti:

• Modul cetak untuk pembelajaran mandiri.
• Lembar aktivitas yang dapat dikerjakan di rumah.
• Tugas berbasis rumah yang menekankan pada penguatan literasi dan numerasi.
• Pendampingan melalui guru kunjung dengan memperhatikan keselamatan.
• Memanfaatkan media radio dan televisi lokal untuk penyebaran materi pembelajaran.

Dengan cara ini, hak belajar siswa tetap terjaga meskipun dalam situasi darurat.

Pembiayaan dan Dukungan untuk Protokol Darurat

Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mendukung penerapan protokol darurat akibat asap. Pembiayaan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD, dan sumber sah lainnya yang sesuai dengan ketentuan.

Penggunaan Dana BOSP

Dana BOSP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk:

• Pembelian masker dan alat pelindung diri.
• Penjernih udara untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan.
• Pengadaan kipas angin dan bahan penutup ventilasi.
• Pembelian modul pembelajaran luring untuk mendukung PJJ.
• Pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar.

Dengan pengelolaan dana yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan efektif.

Protokol Kesehatan yang Harus Diterapkan

Kepala sekolah diharuskan untuk menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan siswa. Beberapa langkah yang harus diambil meliputi:

• Memeriksa kualitas udara secara rutin.
• Meminimalkan aktivitas di luar ruangan.
• Menggunakan masker saat beraktivitas.
• Menjauh dari sumber asap.
• Meningkatkan konsumsi air dan makanan bergizi.

Jika ada siswa yang mengalami gangguan pernapasan, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Laporan Harian dan Pemantauan Kebijakan

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaporkan kondisi pembelajaran setiap hari. Laporan ini harus mencakup informasi tentang nilai ISPU, moda pembelajaran yang digunakan, jumlah siswa yang terdampak, serta kejadian gangguan kesehatan yang terjadi. Dengan pelaporan yang tepat, Kemendikdasmen dan pemerintah daerah dapat memantau efektivitas kebijakan dan menyiapkan langkah-langkah pemulihan pembelajaran setelah kualitas udara membaik.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik di daerah yang rentan terkena dampak karhutla. Keselamatan dan kesehatan siswa adalah prioritas utama, namun tidak mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.